Kewang dan Terminologi Lain di Negeri-negeri Maluku Tengah

Melanjutkan tulisan sebelumnya tentang Bumi Raja-Raja https://kristantoirawanputra.blogspot.com/2025/07/dari-negeri-mahu-sebuah-inisiatif-cara.html, pada tulisan ini perkenankan beta untuk menulis terminologi-terminologi yang digunakan di Negeri-negeri di Pulau Saparua

DAFTAR TERMINOLOGI

Desa = Negeri/Negeri Administratif

DPMD = DPMN PPPA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa = Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri dan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Kepala Desa = Raja/ KPN (Kepala Pemerintah Negeri)

Balai Desa = Baileo

BPD = Saniri (di Negeri Adat)

Badan Permusyawaratan Desa = Badan Permusyarawatan Negeri Administratif

BUMDes = BUMNeg (Badan Usaha Milik Negeri)

Linmas = Kewang, Marinyo (di Negeri Adat)

Linmas = BKN (Badan Keamanan Negeri)

Gambar 1. Papan Plang Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) Hinaratu

di Negeri Siri Sori Islam, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah

Satu hal paling menarik bagi beta adalah sosok Kewang sebagai Penjaga Hukum Adat. Dalam bahasa sehari-hari, Kewang juga diterjemahkan menjadi Polisi Hutan atau Polisi Laut, karena Kewang berperan penting saat Penerapan Sasi (larangan) bagi Warga Negeri. Kewang yang paling terkenal sepertinya adalah Eliza Marthen Kissya dari Pulau Haruku, atau yang bisa dipanggil dengan Opa Eli. Beta berharap, suatu saat bisa berkunjung ke Pulau Haruku untuk belajar lebih lanjut tentang Ilmu Kewang. 

KP, 22.07.2025

Solid Waste Management in Small Islands

Practice makes perfect, and therefore please allow me to re-write what I read from two articles related to the Plastic pollution in Small island developing states. 

Creating and maintaining a good waste management system in small islands are challenging, because

- Geographic isolation: The transportation matters. You may only have 1 ship per day for carrying your goods to the main island

- Land is limited, while importing waste treatment technology is expensive

References:

- A crisis beyond borders

- Waste management outlook

Agen Pegadaian Om Kris Saparua (Tabungan Emas)

PT Pegadaian adalah salah satu BUMN yang telah menjalani proses transformasi dengan luar biasa. Dulu, orang-orang malu apabila diketahui sedang pergi atau berada di Kantor Pegadaian. Hari ini, beta tulis afiliasi beta dengan PT Pegadaian, yaitu dengan menjadi Agen Pegadaian.

Ilustrasi Kantor PT Pegadaian: Co-loc dengan BRI dan PNM

Agen Pegadaian berisikan orang perseorangan yang berkeinginan untuk membantu melancarkan bisnis PT Pegadaian di dalam kotanya. Dari sudut pandang lainnya, Agen berfungsi sebagai penghubung atau hub antara nasabah Pegadaian dengan Kantor Cabang di kota tersebut. Dulu, saya mendaftar sebagai Agen Pegadaian di Kota Salatiga. Kiprah keagenan saya mungkin tidak terlalu sukses, karena akses ke Kantor Pegadaian di kota ini cenderung mudah untuk dijangkau. Beta pun sepertinya terlambat mendaftar menjadi agen, karena sudah ada banyak Agen Pegadaian yang tersebar di seluruh pelosok kota pada tahun 2022.

Dipindahtugaskannya beta ke Saparua ini, memang adalah suatu hal yang seng pernah beta pikirkan sebelumnya. Pulau Saparua memang menyediakan akses angkutan umum, tetapi sebagaimana yang terjadi di kota/kabupaten lainnya, angkutan umum di Negeri ini memang tak seandal kendaraan pribadi. Katong harus berjalan jauh untuk mengakses Kantor Pegadaian yang berlokasi di UPC BRI Unit Saparua, apabila tidak tinggal di Negeri Saparua. 

Saat tulisan ini ditulis, beta sedang dalam proses pengajuan mutasi Outlet dari Outlet CP Salatiga Selatan menjadi Outlet UPC BRI Unit Saparua, Maluku Tengah. Oleh Customer Service Pegadaian di Saparua, beta diarahkan untuk menghubungi Pegadaian di Outlet asal, dan hal ini sudah beta jalankan dengan bantuan Ketua Agen Pegadaian Salatiga: Ibu Sintia. Beta dipandu untuk mengisi formulir mutasi agen, dan per malam hari ini formulir itu sudah beta isi dan tandatangani.

Beta mohon doa dari Dong semua supaya proses ini dapat dilancarkan. Apabila proses sudah selesai, Katong Saparua seng perlu lagi bingung untuk mendapat layanan dari Pegadaian, karena katong sudah punya Agen andal bernama Om Kris (Om Kris Saparua). Beta tinggal di Negeri Tiouw, dan siap membantu dalam melayani Produk Tabungan Emas untuk Katong di Saparua.

Menabung Rupiah memiliki keuntungan katong bisa ambil itu uang sewaktu-waktu, sedangkan Menabung Emas memiliki keuntungan katong bisa simpan itu uang dan mendapatkan keuntungan karena nilai dari emas terus naik dari waktu ke waktu. Sebagai contoh nyata, beta masih ingat waktu itu beli emas tahun 2022 ketika emas masih harga Rp 8.910 per 0,01 gram. Hari ini, harga emas sudah naik ke harga Rp 18.150 per 0,01 gram nya. Menabung emas luar biasa to? Beta akan kirimkan lagi tips-tips investasi di postingan selanjutnya.

Ayo katong semua menabung emas di Pegadaian bersama Om Kris..!

KP, 09.07.2025

Belajar #BetaKatongSeng #LiterasiKeuangan #SalamLiterasi

Dari Negeri Mahu: Sebuah Inisiatif Cara Pengelolaan Sampah yang Baru di Pulau Saparua

Saparua? Sebuah nama GOR di Kota Bandung?

Tidak, Saparua yang sedang saya maksud adalah nama sebuah Pulau sekaligus kecamatan yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Ibukota Kabupaten Maluku Tengah adalah Kota Masohi, yang terletak di Pulau Seram. Bersama Pulau Haruku dan Pulau Nusalaut, Pulau Saparua merupakan bagian dari Kepulauan Lease, sebuah gugus kepulauan yang ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan (KKP) melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) nomor 47 tahun 2021. Dalam Bahasa Inggris, KKP adalah MPA atau Marine Protected Area.

Salah satu keunikan Provinsi Maluku adalah penyebutan kata Negeri untuk Desa. Sebuah negeri dipimpin oleh seorang Raja, sehingga Tanah Maluku juga dikenal dengan istilah Bumi Raja-Raja. Pulau Saparua memiliki total 17 negeri. Negeri Porto, Haria, Tiouw, Saparua, Paperu, Booi, dan Kulur berada di Kecamatan Saparua; sedangkan Negeri Siri Sori Amalatu, Siri Sori Islam, Ullath, Ouw, Tuhaha, Mahu, Ihamahu, Iha, Nolloth, dan Itawaka berada di Kecamatan Saparua Timur (Jazirah Tenggara dan Jazirah Hatawano).

Pulau Saparua merupakan tanah kelahiran beberapa orang terkenal di Indonesia, seperti Petinju Ellyas Pical (Negeri Ullath), Penyanyi Bob Tutupoly (Negeri Ouw), dan Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata (Negeri Paperu). Tak sampai di situ, Kapitan Pattimura atau Thomas Matulessy, pahlawan nasional yang diabadikan namanya menjadi nama Bandar Udara di Kota Ambon, juga berasal dari Pulau Saparua. 

Dulu Pulau Saparua memiliki ekosistem padang lamun, semacam padang rumput di tepi pantai yang merupakan habitat bagi ikan duyung (Dugong dugon), salah satu spesies yang dinyatakan hampir punah di kepulauan ini. Pencemaran sampah, khususnya sampah plastik, menjadi salah satu penyebab rusaknya ekosistem padang lamun. 

Perlahan tapi pasti, sampah memang akan menjadi masalah di mana-mana, tak terkecuali di pulau-pulau kecil seperti Saparua. Masuknya kemasan plastik dan popok sekali pakai ke pulau ini, menjadikan pemandangan sampah tak dapat dihindarkan dari area pantai, jalan raya, dan lingkungan permukiman warga. Beberapa warga di Saparua memang telah memiliki persepsi bahwa layanan pengelolaan sampah adalah sebuah "kebutuhan". Namun, absennya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) di Pulau ini membuat kebutuhan ini belum berlanjut menjadi sebuah tindakan untuk menyediakan atau mengorganisir sebuah layanan sampah. TPA hanya ada di Kota Masohi. Usulan Kepala Pemerintah Negeri dan Pendeta Gereja kepada Pemerintah Daerah sepertinya sudah dilayangkan sejak belasan tahun yang lalu. Sayangnya, sampai dengan tulisan ini ditulis, hal ini belum juga dapat terealisasi.

Rumah Sampah di Saparua

Sependek pengamatan saya, sejak beberapa tahun yang lalu Pulau Saparua sebenarnya telah memiliki tempat pengelolaan sampah atau "rumah sampah" di Negeri Itawaka, Negeri Ihamahu, dan Negeri Ouw. Dari logo dan bentuk bangunan yang dapat diamati, ketiga rumah sampah ini adalah bangunan TPS 3R yang dibangun oleh Kementerian PUPR (sekarang Kementerian PU). Sayangnya, saat ini kegiatan pengelolaan sampah di ketiga negeri ini mengalami kendala, sehingga belum bisa berjalan secara berkelanjutan. Hal ini menjadi bukti bahwa hanya 55% TPS 3R yang berstatus aktif di Indonesia. Sebanyak 35% TPS 3R lainnya berstatus tidak aktif, bahkan 10% TPS 3R sisanya tidak jelas statusnya (Systemiq, 2021).

Satu-satunya 'rumah sampah' yang beroperasi di Saparua adalah Bank Sampah Kalapori Jaya yang terletak di Negeri Mahu. Bank Sampah ini memiliki jam operasional setiap Hari Sabtu pukul 13:00 - 15:00 WIT. Pada saat saya dan istri mengunjungi Negeri Mahu pada jam operasional ini, tampak beberapa anak membawa sampah dari rumahnya untuk dibawa ke Bank Sampah ini. Sampah berjenis plastik multilayer, gelas plastik, dan botol plastik adalah tiga jenis sampah yang dapat diterima di Bank Sampah ini. Sampah akan ditimbang oleh Kak Ola sebagai Petugas Bank Sampah, kemudian beratnya dicatat ke dalam buku tabungan nasabah oleh Kak Cia. 

Kami merasa beruntung karena dalam kunjungan pertama ke Bank Sampah ini dapat bertemu dengan Ibu Raja Christina Lawalata, yang menjadi inisiator berdirinya Bank Sampah ini. Kegiatan Bank Sampah di Negeri baru dimulai dua bulan lalu dan bertempat di sebuah bangunan eks pasar yang berdiri di tanah negeri. Ibu Raja menerima aspirasi dari warganya dan memberikan dukungan penuh dengan menyediakan dua tong sampah terpilah di beberapa titik di Negeri Mahu, untuk pemilahan sampah kertas dan sampah plastik. Selain itu, Ibu Raja juga menempatkan Bank Sampah sebagai salah satu unit usaha BUMNeg (Badan Usaha Milik Negeri), sehingga Negeri dapat memberikan dukungan penyertaan modal untuk operasional kegiatan Bank Sampah.

Berupaya menggali lebih lanjut, Ibu Raja menyampaikan bahwa Bank Sampah ini sebenarnya belum memiliki pengepul atau offtaker. Menurut saya, hal ini sebetulnya kurang ideal, karena sampah terrpilah yang diterima dari warga akan terus menumpuk di gudang, akibat tidak bisa keluar dibawa ke pabrik daur ulang. Belum lagi, harga jual di Pengepul sebenarnya menjadi patokan harga pembelian ke nasabah agar Bank Sampah tidak merugi dalam melakukan jual-beli. Namun, dua jempol mesti diacungkan untuk Ibu Raja yang ternyata memiliki pemahaman bahwa tujuan Bank Sampah adalah murni untuk mewujudkan lingkungan yang bersih di Negeri Mahu. Dengan demikian, inisiatif ini dimengerti sebagai bentuk layanan publik kepada masyarakat, sehingga sepenuhnya dapat dibiayai oleh APBDes.

Di akhir kunjungan, kami berfoto bersama di depan plang tulisan Bank Sampah Kalapori Jaya. Sungguh suatu kebahagiaan, kami yang selama ini berkecimpung di dunia bank sampah boleh langsung bertemu dengan pegiat bank sampah di negeri seberang. Dalam perjalanan pulang, kami sempat berjumpa dengan Bapak Sami selaku Ketua/Direktur Bank Sampah sekaligus Direktur BUMNeg. Terkonfirmasi: Bapak Direktur BUMNeg memiliki visi yang sama dengan Ibu Raja, sehingga kami memperkirakan inisiatif pengelolaan sampah ini akan berjalan secara lebih berkelanjutan. Selamat buat Negeri Mahu, Selamat buat Saparua. Sekalipun masih berproses, inisiatif cara pengelolaan sampah ini menjadi inspirasi dan niscaya menumbuhkan harapan serta optimisme baru dalam mewujudkan kebersihan dan keutuhan ciptaan untuk Pulau Saparua di masa mendatang.

KP, 05.07.2025

ditulis dari Pulau Saparua, Maluku Tengah

*Foto-foto yang dipublikasikan dalam tulisan ini sudah mendapatkan persetujuan publikasi (consent) dari Ibu Raja Mahu

**Artikel ini juga ditayangkan di akun Kompasiana penulis https://www.kompasiana.com/kris_sal3/6869a36bed641502a035ade2/dari-negeri-mahu-sebuah-inisiatif-cara-pengelolaan-sampah-yang-baru-di-pulau-saparua 

Pindah Tugas: Perjalanan dari Malang ke Saparua Maluku Tengah

Pindah Tugas: dari Malang Pulau Jawa ke Pulau Saparua di Maluku

Bagi orang Jawa seperti saya, perjalanan ke Maluku tentu merupakan sebuah pengalaman baru. Kita tidak lagi bisa mengandalkan mobil, sepeda motor, bus, ataupun kereta, karena Maluku terdiri dari pulau-pulau.. Tulisan ini saya persembahkan untuk orang-orang yang ingin berkunjung ke Bumi Raja-raja ini

Pelabuhan Feri Umeputih di Negeri Kulur, Saparua bagian Utara

1. Perjalanan dari Malang ke Surabaya (Bandara Juanda Terminal 1), naik GoCar Rp 341.500. Bayar tol Rp 81.500. Total biaya perjalanan Rp 423.000

2. Perjalanan dari Surabaya ke Ambon, naik Batik Air Rp 2.250.000 per orang. Membawa bekal makanan disarankan, karena harga-harga makanan di Bandara cukup mahal, dan di Batik Air Anda hanya mendapatkan snack/makanan ringan roti. Tapi setidaknya, Anda mendapatkan free bagasi 20 kg

3. Perjalanan dari Ambon ke Pelabuhan Tulehu, naik Maxim Rp 177.000. Bayar parkir pelabuhan Rp 5.000. Total biaya perjalanan Rp 182.000. Sebelum masuk ke pelabuhan, Anda bisa menyampaikan ke Sopir bahwa Anda perlu membeli tiket kapal cepat dulu. Sopir akan menunggu Anda selama mengantri pembelian tiket

4. Perjalanan dari Pelabuhan Tulehu ke Pelabuhan Haria (Saparua bagian Barat) Rp 75.000 per orang. Harga makanan di Pelabuhan tidak mahal, berkisar Rp 10 - 18 ribu saja. Yang mahal (oh ya, ternyata mahal) adalah biaya tenaga kerja bongkar muat/TKBM/ porter alias tukang angkut koper/barang Anda turun dari mobil, dibawakan hingga masuk ke dalam kapal. Kami membawa 5 koper/tas. Selesai membawakan, si tukang angkut ini meminta bayaran Rp 100.000. Mahal, ternyata cukup mahal.. 

5. Perjalanan dari Pelabuhan Haria ke Tempat Tujuan di Saparua Rp ... per orang. Nominal biaya tentu menyesuaikan dengan tempat tujuan di Pulau Saparua ini

- Negeri yang paling dekat dengan pelabuhan tentulah Negeri Haria dan Porto. Tempat tujuan kami adalah Rumah Om Dede di Negeri Haria. Dibantu oleh Om Dede, kami membutuhkan 4 ojek untuk mengangkut orang dan barang, sehingga harus mengeluarkan biaya 4x Rp 20.000. Totalnya 80.000.. Mahal lagi.. tapi beruntunglah kami tidak harus bayar 2x: Bayar porter dan bayar tukang ojek secara terpisah

- Negeri Saparua terletak di tengah-tengah Pulau. Tarif Angkota Haria - Saparua adalah Rp 10.000 per orang

Mengapa saya mau dipindahtugaskan ke Maluku?

a. Saya mesti ingat doktrin mulia yang telah ditanamkan ke saya ketika 3 tahun bersekolah di SMA Taruna Nusantara, ".. dan di manapun berada, memberikan karya terbaik bagi masyarakat, bangsa, negara dan dunia". Maluku memang jauh, tapi Maluku masih Indonesia lho. Agak miris aja kalau kita pernah pergi ke Singapura dan Kuala Lumpur, tetapi belum pernah pergi ke daerah Indonesia lainnya, khususnya Indonesia Timur.

b. Selain itu, kesiapan untuk dipindahtugaskan ke mana saja ini saya persembahkan untuk petugas pengumpul sampah di desa-desa dampingan kami. Saya Orang Jawa Tengah, bersedia ditempatkan di Maluku. Anda Orang Desa A, Anda juga harus siap ditempatkan di Desa B.

c. Kesempatan berkarya di kampung sendiri tentu adalah hal yang diinginkan banyak orang, tetapi kalau tidakpun tak apa-apa. Kita tetap bisa berkarya di mana saja, karena kesempatan membantu orang lain itu kadang-kadang tidak datang dua kali..

KP, 2 Juli 2025

@kris_sal3

Hidup yang Lebih Bermakna dengan Menulis: Part Perjalanan Berobat ke Penang, Malaysia

 Wenn aus Muell, die Liebe waechst..

Inspirasi untuk kembali ke dunia tulis menulis muncul setelah merenungkan visi hidup yang lebih bermakna

Singkat cerita, saya ingin berbagi pengalaman perjalanan berobat dari Kota Salatiga, Indonesia menuju ke Pulau Penang, Malaysia

1. Berangkat dari Salatiga jam 07:30 - 08:40 menuju ke Bandara Ahmad Yani (SRG) di Kota Semarang

2. Naik pesawat Garuda Indonesia jam 09:45 - 11:05 menuju ke Bandara Soekarno-Hatta (CGK) di Kota Tangerang. Pindah terminal dari T3 ke T2 dengan Kalayang (15 - 30 menit)

3. Check-in pesawat Batik Air Malaysia (Malindo Air), lalu Ishoma di Terminal 2 dari jam 12:00 - 13:00

4. Naik pesawat Batik Air Malaysia jam 14:00 - 17:30 menuju ke Bandara Internasional Penang (PEN)

5. Perjalanan ke kawasan rumah sakit di Georgetown selama sekitar 1 jam, bisa menggunakan Taksi Bandara, bisa juga menggunakan App Grab (tarif lebih murah). Biaya Grab saya waitu itu sekitar RM 27 - 30 saja

6. Komunikasi selama di Pulau Penang/Malaysia bisa menggunakan WiFi Bandara (free access, hanya perlu klik login), ataupun WiFi Hotel. Saya mencoba membeli Paket Roaming Telkomsel yang 8 GB selama 3 hari, bisa tethering senilai IDR 125.000. OK sih, tapi di beberapa tempat sinyal Telkomsel tidak bisa 4G

Feel free untuk langsung menghubungi KaYa Travel & Tour Guide, jika ada pertanyaan. Sudah tahu IG karena konten kami yang lagi viral kan ya?

KP - @kris_sal3

Mengapa ada slogan "Sampahku, tanggung jawabku?"

Slogan "Sampahku, tanggung jawabku" sering menjadi jargon ketika ada acara penyuluhan terkait sampah. Mengapa ada slogan ini? Mengapa masalah sampah tidak menjadi tanggung jawabnya pemerintah saja? Tulisan ini adalah tulisan yang saya kembangkan saat diminta membantu sebuah Bank Sampah Unit di Kota Salatiga untuk membantu menjawab pertanyaan warganya yang sugih tetapi angel (membayar iuran layanan sampah)..

Gambar 1. Bendera merah putih berkibar di atas hamparan sampah

1. Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Kota/Kabupaten Indonesia, termasuk Kota Salatiga, rata-rata hanya mengalokasikan di bawah 1% dari total APBD untuk pengelolaan sampah. Sampah memang belum menjadi prioritas karena (waktu itu) dijadikan urusan wajib non pelayanan dasar. UU no 23 tahun 2014 memberi mandat kepada Pemda untuk memprioritaskan dulu urusan wajib dan merupakan pelayanan dasar (contoh: pendidikan dan kesehatan);

2. Dunia persampahan mengenal prinsip "polluters pay principle", yang artinya prinsip pencemar membayar. Kita sering mengkritik perusahaan makanan/minuman/FMCG merek tertentu untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang mencemari lingkungan, tetapi seringkali kita lupa bahwa rumah tangga kita sendiri juga merupakan penghasil sampah. Beberapa daerah pinggiran kota atau desa di sekitar kita ternyata banyak yang "dengan terpaksa" mencemari lingkungan karena kesulitan akses membuang sampah ke TPA;

3. Menurut teori ISWM (integrated sustainable waste management; Scheinberg 2004), permasalahan sampah hanya bisa teratasi jika pengelolaan sampah memperhatikan aspek hukum, tata kelola kelembagaan, keuangan, teknis, dan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat untuk memilah dan membayar retribusi menjadi dua hal penting untuk menjamin layanan pengelolaan sampah yang baik dan andal

Jadi, slogan "Sampahku  tanggung jawabku" sangatlah tepat untuk mulai mengurai permasalahan sampah. Sebagai penghasil sampah, seandainya masing-masing dari kita mau "istiqomah untuk" memilah dan mengelola sampah kita sendiri-sendiri, tentu penumpukan sampah yang berlebihan di TPA tidak perlu terjadi. 

Nah, ketika kita merasa tidak punya waktu untuk mengelola sampah sendiri, membayar iuran/retribusi pada lembaga pengelola sampah yang andal, tentu merupakan bentuk tanggung jawab kita terhadap sampah yang kita hasilkan. Secara bertahap, Bank Sampah Induk Salatiga bersama Bank Sampah Unit nya siap bertransformasi menjadi lembaga pengelola sampah di wilayahnya masing2 🙏🏼. Mohon dukungannya njih, kami ini kelompok swadaya masyarakat, jadi dukungan dari njenengan sedanten akan sangat berarti 🙏🏼🙏🏼

BSI Salatiga Jawara Bank Sampah Induk 2024

Bank Sampah Induk Salatiga (BSI Salatiga) mengadakan Acara Syukuran di Gudang Kecandran pada hari Sabtu, 4 Januari 2025 setelah mendapat Apresiasi Jawara Bank Sampah Induk pada Rapat Kerja Nasional Bank Sampah binaan PT Pegadaian tahun 2024. Acara syukuran yang dihadiri oleh Pegadaian Kanwil XI Semarang, Pegadaian Cabang Salatiga Selatan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Salatiga, Pengurus BSI Salatiga, dan Pengurus seluruh Bank Sampah Unit (BSU) se-Salatiga, diharapkan dapat menambah semangat motivasi dan meningkatkan kolaborasi Strategi pengelolaan sampah di Kota Salatiga pada tahun-tahun mendatang.

BSI Salatiga merupakan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) berbasis masyarakat yang berdiri sekitar tahun 2014 dan diinisiasi oleh Paguyuban Bank Sampah Kota Salatiga. Memiliki visi membangun BSI sebagai sebuah badan usaha pengelolaan sampah terpadu, BSI Salatiga mencari dukungan tambahan dengan mengikuti rekrutmen Bank Sampah binaan PT Pegadaian pada tahun 2023. Pada akhir tahun 2023, BSI Salatiga bersama BSU Rose Harmoni, BSU Wares, dan BSU Gelima terpilih menjadi yang bank sampah binaan PT Pegadaian/Anggota Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia (FORSEPSI) yang berasal dari Kota Salatiga. Program FORSEPSI berfokus mendorong bank sampah anggotanya untuk melakukan edukasi Memilah Sampah, Menabung Emas (MSME) agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan sampah di berbagai kota/kabupaten di Indonesia. Dimulai pada bulan Desember 2023, BSI Salatiga aktif melakukan edukasi MSME dan mengikuti berbagai pelatihan dan perlombaan sebagai bentuk pembinaan dari PT Pegadaian, di antaranya Lomba Teknologi Tepat Guna, Pelatihan Aplikasi SIMBA dan Pegadaian Peduli, Lomba Video World Clean-up Day, dan Lomba Edukasi Jawara Bank Sampah Induk dan Unit. Pada lomba yang disebut terakhir ini BSI Salatiga berhasil memperoleh penghargaan sebagai salah satu Jawara Bank Sampah Induk tingkat nasional dengan rata-rata pemberian edukasi pengelolaan sampah sebanyak 14 kegiatan per bulan yang menjangkau setidaknya 1.143 peserta yang terdiri dari masyarakat umum dan anak sekolah. BSI Salatiga juga terus melakukan edukasi dan promosi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui media sosial YouTube dan Instagram @bsi.salatiga.

Acara Syukuran BSI Salatiga ini dimaksudkan sebagai forum untuk mensyukuri pencapaian atas jerih payah Pengurus BSI Salatiga selama ini yang tentu tak lepas dari dukungan berbagai pihak, secara khusus dari seluruh BSU se-Salatiga. Forum ini diharapkan juga dapat menjadi forum silaturahmi di tahun yang baru untuk meningkatkan semangat motivasi dan meningkatkan kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Salatiga. Pengurus BSI Salatiga membuka Gudang Kecandran sebagai sebuah rumah belajar bersama terkait pengelolaan sampah, baik secara umum maupun khusus seperti Laporan Silatampah dan Program Memilah Sampah Menabung Emas.

Aspek Kelembagaan pada Pengelolaan Persampahan

Mengapa banyak TPS 3R tidak berfungsi? Jawabannya tentu beragam, menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya di tempat masing-masing, karena TPS 3R merupakan lembaga pengelola sampah yang berbasis masyarakat. Namun, akhir-akhir ini saya banyak mendapat cerita dari teman praktisi sehingga dalam tulisan ini saya mencoba membahas terkait aspek kelembagaan dalam pengelolaan sampah.

...

Berkaca pada aspek kelembagaan di tingkat kelurahan/desa, Pemerintah Indonesia pun ternyata memiliki pilihan kelembagaan pengelola sampah di tingkat kota/kabupaten. Pemikiran untuk memisahkan antara pihak pengatur (regulator) dan pihak pelaksana (operator) telah melahirkan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA), misalnya, di beberapa kota/kabupaten yang saya kunjungi beroperasi dengan lembaga UPTD. Lembaga UPTD ini tidak berfokus merumuskan kebijakan, tetapi memberikan layanan pengelolaan sampah akhir di tingkat kota/kabupaten. Bahkan, di Kota Semarang dan Kabupaten Malang beroperasi lembaga UPTD yang memberikan layanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Saya menyebut UPTD ini sebagai UPTD Kendaraan, karena lembaga ini melayani kendaraan pengangkut sampah. Di kedua kota ini, Dinas yang membidangi Urusan Kebersihan membagi peran perumusan strategi pada dinas, dan peran pelaksana layanan harian pada UPT-nya.

Pada tahun 2019, Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis mulai diperkenalkan, dan mulai diadopsi oleh Dinas Kesehatan… 

Salah satu Daerah yang sudah memiliki BLUD Persampahan ini adalah Kota Jambi. Pengaturan terkait BLUD diatur dalam Peraturan Walikota Jambi no 25 tahun 2023..

Hidup yang Bermakna dengan Retribusi Sampah

Sebagai makhluk hidup, manusia makan dan tidur.

Menjalani kehidupannya, manusia bekerja agar dapat memenuhi kebutuhannya.

Terpenuhi kebutuhannya, apakah lantas manusia dapat dikatakan telah menjalani hidup yang bermakna?

Membaca tulisan blog beberapa tahun yang lalu, saya teringat bahwa saya begitu mengagumi sosok Lord Baden Powell sebagai Bapak Pandu Dunia. Di umur kepala tiga ini saya sepakat, bahwa rasa syukur akan muncul ketika kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan lebih baik dibandingkan dengan dunia yang kita temukan sebelumnya

Kita menemukan bahwa di hampir semua event, sampah pasti akan  berserakan di mana-mana. Ketika kita berkenan menyimpan sampah itu dan membawanya pulang, bukankah itu sudah merupakan wujud dari pernyataan "kita meninggalkan (venue event) itu dalam keadaan lebih baik"?

Menjalani hidup dengan mindfulness - sadar penuh, hadir utuh - barangkali merupakan cara menjalani hidup yang bermakna. Sadar, bahwa sampah yang kita miliki adalah tanggung jawab kita masing-masing. Kita wajib mengelolanya secara aman, agar makhluk hidup lainnya (termasuk manusia di sekitar kita) tidak mengalami kerugian. 

Bisa mengolah sampah sendiri adalah hal yang ideal, sama halnya seperti "kebisaan" kita untuk masak makanan dan mencuci baju sendiri. Namun, saya harus realistis bahwa tuntutan kerja membuat kita mungkin tidak bisa melakukan kedua hal sederhana itu. Perihal mengolah sampah pun rasa-rasanya seperti itu. Kita bisa, tetapi (seringkali) tidak ada waktu. Saya mempercayakan sampah-sampah terpilah ini pada lembaga yang mampu mengelola sampah secara baik dan andal. Layanan sampah tentunya membutuhkan biaya operasional - dengan alasan yang sama mengapa orang mau membayar untuk membeli makanan ataupun membayar laundry..

Jadi, hidup yang bermakna itu agaknya sederhana. Membayar retribusi sampah - sejumlah uang yang akan digunakan oleh lembaga pengelola sampah - yang manfaatnya akan kembali lagi ke kita dalam bentuk lingkungan yang bersih, indah, dan membawa dampak positif bagi kesehatan diri dan lingkungan di sekitar kita. Membayar retribusi sampah niscaya membantu kita mewujudkan hidup yang lebih bermakna.

Apakah nilai ekonomi sampah akan cukup untuk membiayai operasional pengelolaan sampah? (Bagian I)

Sekilas tentang Ekspedisi Jalur Rongsok Nusantara

.. sebuah ekspedisi yang dilakukan oleh penulis bersama koleganya di Yayasan BINTARI

Rongsok atau rosok adalah kata yang akrab dengan model usaha daur ulang sampah. Model usaha ini mendapatkan keuntungannya dengan membeli rosok dari sumbernya -misalnya dari rumah tangga, untuk dijual kembali dan mengambil margin keuntungan. Model usaha ini berkembang pada tahun 1990an. Para pengepul sampah dinilai sukses, sehingga model usaha ini mulai diadopsi oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2008 dengan pembentukan Lembaga Bank Sampah yang dioperasikan secara swadaya di masyarakat. Tujuan pembentukan Bank Sampah ini tidak lain adalah agar dapat menjadi solusi permasalahan sampah yang dihadapi semua Kabupaten/Kota di Indonesia. 

Pengelolaan sampah menjadi kewenangan penuh pemerintah daerah. Menurut Systemiq (2021), rata-rata persentase APBD yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah hanya sebesar 0,6%. Sementara itu, Direktur Penanganan Sampah KLHK, Novrizal Tahar, menyampaikan bahwa persentase APBD ideal untuk pengelolaan sampah seharusnya berkisar pada angka 3% (2024). Selisih atau gap alokasi penggunaan APBD antara kondisi eksisting dan kondisi ideal ini di satu sisi menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah dalam pengelolaan sampah, yang di sisi lain hendak coba ditutupi nilainya dengan membentuk Bank Sampah di Indonesia. Terakhir, Menteri Lingkungan Hidup di Kabinet Merah Putih berencana membentuk 5.000 Bank Sampah baru. (Dari Bangun 5000 Bank Sampah Hingga Penerapan Denda Administrasi pada Pelaku Usaha - rindang.ID). 

Pertanyaannya, apakah nilai ekonomi dari sampah akan dapat menggerakkan roda pengelolaan sampah secara berkelanjutan? Apakah nilai ekonomi dari sampah dapat menutup gap antara APBD eksisting dengan APBD ideal, sehingga kita dapat mengelola sampah kita secara lebih baik dan andal? 

... (bersambung)

KP

Penulis merupakan Peneliti di Yayasan BINTARI sekaligus Praktisi di Bank Sampah Induk Salatiga.

Subsidi Transportasi Publik

Sepuluh tahun yang lalu, saya menikmati subsidi tarif khusus angkutan/transportasi publik untuk mahasiswa, di negeri orang..

Selasa lalu, saya bersyukur boleh menikmati subsidi transportasi publik untuk mahasiswa itu, di negeri sendiri..!

Kota Semarang Hebat, dan ke depannya akan benar-benar #SemakinHebat ketika komitmen Pemkot yg begitu luar biasa ini disambut baik oleh warganya (masyarakat sipil, swasta, dan personil pemerintahnya sendiri): Ayo lanjutkan naik (bagi yg sudah), dan ayo ikutan naik Angkutan Publik (bagi yg belum)..!!!

Tarifnya terjangkau:

a. Tunai Rp 4.000

b. Non-tunai Rp 3.500

c. Tarif khusus Rp 1.000 berlaku untuk kelompok pelajar, MAHASISWA, veteran, lansia, dan orang berkebutuhan khusus

Dan syarat untuk mendapatkan tarif khusus ini, nggak pakai ribet dong: kelompok di atas cukup membayar sambil menunjukkan kartu identitasnya

Memang sih transportasi publik di Kota Semarang ini (@transsemarang, @brttransjateng) masih buanyakk kurangnya. Kita terus suarakan saja yg mjd saran/ masukan kita. Contoh baik salah duanya telah dilakukan oleh teman2 dari #KPTS dan @transportforsmg. Izinkan saya untuk spill ya: Angkutan publik di kabupaten/kota sebelah lebih parah lagi kondisinya, jadi kita Warga Semarang sebenarnya boleh untuk sedikit berbangga (tapi harus ikut mendukung perkembangan angkutan publik kotanya ya.. :D)

Untuk mewujudkan #JalanRayaMilikKitaBersama (jalan raya yg berkurang kemacetan, tingkat kecelakaan, dan emisi CO2nya), kita anak2 muda perlu bergerak dan berjuang bersama, biar Kota Semarang suatu hari nanti juga nggak kalah dari Jakarta dan kota2 besar lainnya di dunia

#TransportasiPublikSemarang

#TransportasiSemarang

#IndonesiaButuhAnakMuda

#SubsidiTransportasiPublik

#AyoNaikBus

#TransSemarang

#KawasanMetropolitanSemarang

#PMLPUnika

#lingkungandanperkotaan

#KotaSemarang

Tulisan ini pertama kali muncul di Instgaram milik penulis Kristanto Irawan Putra (@kris_sal3) | Instagram

A Sharing Knowledge from #BeatPlasticPollution (Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023)

 Happy World Environment Day!

Coincidentally, the Closing of CAP-SEA Project (March 2023) and the recent World Environment Day Celebration of UNEP shared the similar tagline #BeatPlasticPollution

It encourages me to share the knowledge from The Design for Recycling (D4R) Study for Plastic Packaging from the CAP-SEA Project. One of the waste management challenges in the downstream is the segregation effort of PET plastic bottles into three components before recycling: the closure, label, and the body, since they are made from diverse plastic materials. Perhaps, they were not designed by the brand owners/ converters for the ease of recycling.

The D4R Study in Indonesia have proposed several criteria for PET mineral water bottles, in which the label should be <25% coverage and easy to remove (for reference: https://lnkd.in/gub_tA6q).

The figure above indicates three bottles' designs for current available products in the market (June 2023). Regarding the D4R label criterion, the design of the third bottle seems to be fully compatible for recycling. A waste collector only needs to remove the cap from the bottle's body, and so does the recycling will be more efficient than before. The third bottle is also made from the recycled PET (rPET), declaring that the closed-loop circular economy of plastic material is really possible.

For the better plastic circularity in Indonesia, the remaining tasks lay to us as consumers:

1) Do we support the implementation of a mandatory D4R criteria for all products distributed in Indonesia? The waste problem in the temporary- and final disposal site in our city really matters. Together we can urge the importance of the recycling of our daily waste.

2) How strong is our commitment and our willingness-to-pay for a better waste management in Indonesia? Even if the mandatory D4R criteria is applied, the segregation from source (Pilah Sampah) and the "reverse logistic" needs to be well-financed (Iuran Sampah/ Retribusi), especially for the plastic packaging located in sub-urban/ rural areas or outside the Java Island (where plastic recycling factories usually do not exist).

As consumers, or as the part of civil society, we always have the right and opportunity to choose, for establishing a better world.

#circulareconomy #recycling #wastemanagement

Diposting pertama kali di LinkedIn

Bursa Politik Jateng 1

Lingkungan dan Perkotaan pada hari itu membawa saya ke sebuah ruangan, di mana saya berada di ruangan yang sama dengan orang nomor satu di kota/ kabupaten Jawa Tengah: setidaknya dapat diamati di foto ada Mas Gibran (Walikota Surakarta), Mas Dico (Bupati Kendal), dan Bu Ita (Walikota Semarang).

Publik mungkin lebih mengenal Mas Gibran karena latar belakang Sang Bapak. Elektabilitas Mas Gibran dalam perebutan posisi Jateng 1 mungkin cukup tinggi karena popularitasnya. Namun, apakah elektabilitas itu dapat menjamin bahwa Mas Gibran adalah seorang pemimpin yang baik, karena Bapaknya dikenal lebih dulu sebagai pemimpin yang baik?

Manusia hidup dibekali akal budi, kitapun patut bersyukur bahwa dengan pendidikan kita semakin mampu membaca, mengumpulkan data, mengolah menganalisis, dan menarik kesimpulan secara kritis, sesuai sudut pandang kita masing-masing.

Jadi, saya tidak sepandangan dengan orang yang menganggap Pemilu adahal hal yang sesederhana

"Siapapun calonnya, yang penting saya akan memilih partai Y", apalagi yang sesederhana "Siapapun calonnya, rasanya tidak akan berdampak langsung pada kehidupan saya"

Demokrasi adalah partisipasi publik, dan kita sebagai bagian dari publik memiliki kuasa untuk mempengaruhi peta politik dalam kontestasi perebutan posisi ini. Belum tentu akan berhasil berubah sih, tapi setidaknya ya sudah berusaha. Ingat Rumus Fisika? Kalau kita bergaya, kita dapat memberikan tekanan, karena P = F/A.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk menjelek-jelekkan atau mempengaruhi pembaca untuk memilih atau menolak calon/ merk yang satu ataupun yang lainnya. Tulisan ini dibuat dalam rangka latihan menulis dari seorang pribadi yang dalam hidupnya tidak mau sekedar "elek-elekan" saja.

Selamat berpikir kritis..!

#elektabilitas #pemilu2024 #berpikirkritis #pendidikan #lingkungandanperkotaan

Tulisan ini dipublikasikan pertama kali melalui Instagram kris_sal3

Hari Angkutan Nasional dan BRT Kawasan Metropolitan Semarang

 Happy National Transportation Day 2023..!

In 1946, the so-called DAMRI (Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia) was in charge of bus transportation development in Indonesia. From the Cikar (a traditional cart) - to motorised Buses. As far as my current understanding, this bus transportation could be called as the Bus 1.0.

The Bus 2.0, or the next generation for the bus transportation, was the Bus Rapid Transit (BRT). Its history began in Curitiba, Brazil, with its previous term: "the Speedybus". The Curitiba's BRT was invented by Jaime Lerner, who acts as the City Mayor, and following is his quote for the public transportation:

"If you provide good alternatives for public transport, you won't have traffic problems"

https://lnkd.in/gsRqDfRm

To be realistic with the current condition of BRT Kawasan Metropolitan Semarang (is it rapid, is it speedy?), what should we do?

I suggest that we keep being the traffic (keep using our own motorised vehicles :p). However, I will call the BRT as "angkutan publik" instead of "angkutan umum", spread this term over and over during this year, and hope a miracle happens in 2024 :D

Nowadays, the phrase with "umum" has a pejorative/ low-opinion meaning (e.g. fasilitas umum, toilet umum). Somehow the term "angkutan publik" gives more hope for a city, because it indicates the city residents' daily needs.

#transportation #development #publictransport #indonesia #brazil